Agenda ke-2 kegiatan penelaahan di tahun 2023 dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Morowali pada tanggal 19 – 23 Maret 2023 yang merupakan tahap lanjut dari pengumpulan data pulau yang dilakukan oleh Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai pada tahun 2021.

 

Saat kegiatan berlangsung, tim pendamping dari Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP), BIG disambut oleh Pak Rizal selaku Asisten I Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah, yang diikuti oleh kepala dan staf tata pemerintahan, perwakilan dinas perikanan dan kelautan, serta perwakilan dinas perhubungan.

 

Saat pembukaan kegiatan penelaahan, arahan agar seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengikuti kegiatan penelaahan menggunakan aplikasi SINAR dengan baik. Harapannya kegiatan ini sebagai wadah informasi terkait rupabumi pulau melalui aplikasi antara pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat berkoordinasi dengan Kemendagri. Informasi data nama rupabumi pulau ini dapat digunakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat secara luas, tutur pak Rizal.

 

Ditambahkan oleh pak Asep, Kepala tata pemerintahan (tapem), “Morowali memiliki banyak pulau sehingga data pulau ini perlu untuk diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan”. Kami berharap semua sistem informasi, termasuk sistem informasi terkait nama rupabumi pulau bisa diintegrasikan ke dalam website pemerintah kabupaten Morowali.

 

Sebagai informasi, Seminggu sebelum kegiatan penelaahan dimulai, tapem telah mengadakan rapat untuk membahas data 32 pulau dari BIG. Pemerintah Desa melalui kepala desa sudah memberikan konfirmasi terhadap data pulau yang diberikan. Nama pulau yang sebelumnya masih kosong/belum bernama sudah dituliskan namanya. Kepala Desa Bete-bete tidak bisa hadir saat penelaahan sehingga masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut untuk nama pulau di desa Bete-bete.

Berdasarkan hasil dari proses penelaahan 32 pulau yang ditelaah, diperoleh 28 pulau berhasil ditelaah dan statusnya diterima, dan 4 pulau masih ditunda karena masih diperlukan konfirmasi kembali dari Masyarakat setempat.