Dalam rangka Penyelenggaraan nama rupabumi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021, penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.

Dalam penyelenggaraannya, perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum.  Salah satu tahapan yang dilakukan dalam penyelenggaraan nama rupabumi adalah pengumpulan nama rupabumi. Proses ini merupakan salah satu informasi penting yang harus dimiliki oleh suatu unsur rupabumi. Informasi penting tersebut diantaranya nama, jenis unsur, koordinat unsur berada, dan informasi pendukung berupa arti nama, sejarah nama, Pendefinisian unsur rupabumi wilayah laut khususnya pulau sangat penting dilakukan karena menyangkut wewenang pengelolaan laut, pengaturan administrasi daerah dan kedaulatan Indonesia. Proses pengumpulan menjadi titik awal sebelum dilakukannya tahapan selanjutnya yaitu proses penelaahan.

 

Proses penelaahan pulau

Proses penelaahan pulau dilaksanakan berjenjang. Penelaahan dimulai dari tingkat Kabupaten, dilanjutkan di tingkat Provinsi kemudian di Tingkat Pusat, hingga pada tahapan akhir data hasil penelaahan masuk ke dalam Gazeter. Pada tahun ini, penelaahan pulau akan dilaksanakan serentak di beberapa provinsi diantaranya Maluku Utara, Maluku, DIY, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Tim pendampingan untuk penelaahan pulau tingkat Kabupaten di masing-masing Provinsi berharap dapat berjalan lancar sehingga data tersebut dapat masuk ke Gazeter tahun 2023.